intelektual alternatives

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEWARGA NEGARAAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU


PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEWARGA NEGARAAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

UNDANG UNDANG NO.62 TAHUN 1958

TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 29 juli 1958 Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

Dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958 pada pokoknya mengatur :

  1. Memperoleh kewarganegaraan
  2. Kehilangan kewarganegaraan

Memperoleh kewarganegaraan

Menurut Undang-Undang ini kewarganegaran Republik Indonesia diperoleh :

  1. Karena kelahiran,
  2. Karena pengangkatan,
  3. Karena di kabulkannya permohonan,
  4. Karena pewarganegaraan,
  5. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan,
  6. Karena turut ayah/ibunya,
  7. Karena pernyataan,

Menurut pasal 1 UU No.62 tahun 1958, warga Negera Republik Indonesia adalah :

  1. Orang –orang yang berdasrkan perundang undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus tahun 1945 sudah warganegara republik indonesia

Dengan demikian maka warganegara Republik Indonesia adalah :

  1. Mereka yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli di indonesia;
  2. Mereka yang termasuk golongan sub 1 yang lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di Negri Belanda atau di luar wilayah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
  3. Yang lahir di luar wilayah keerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
  4. Yang lahir di wilayah kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 tidak memilih kebangsaan Belanda;
  5. Orang-orang dewasa keturunan Belanda yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang kurangnya enam bulan sebelum 27-12-1949 yang dalam waktu 2 tahun sesudah 27-12-1949 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
  6. Orang-orang asing bukan termasuk kaulanegara Belanda yang sebelum 27-12-1949 telah dewasa menjadi warga negara Republik Indonesia berdasarkan UU No.3/1946
  7. Orang-orang asing kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang pada 27-12-1949  telah dewasa dan lahir di Indonesia yang dalam waktu 2 tahun sesudah 27-12-1949  tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia;
  8. Yang termasuk sub 7 pada 27-12-1949 telah dewasa dan lahir di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di kerajaan Belanda yang dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 menolak kebangsaan Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan indonesia,
  9. Yang termasuk sub 7 pada 27-12-1949 telah dewasa dan lahir di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di luar wilayah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia dan lahir di negri Belanda ,suriname atau Antillen Belanda,tetapi orang tua mereka kaulanegara belanda,karena lahir di Indonesia dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda

10.   Yang termasuk sub 7 jika mereka lahir diluar wilayah kerajaan belanda dan Republik Indonesia dan dalam 2 tahun sesudah 27-12-1949 memilih kebangsaan Indonesia atau tidak menyatakan menolak kebangsaan indonesia

  1. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya,seorang warga negara Republik Indonesia,dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud,dan bahwa hubungan hukumkekeluargaan ini di adakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
  2. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia,apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara  Republik Indonesia;
  3. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia ,apabila ia pada waktu itu tidsk mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya;
  4. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia,jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan,atau selama tidak di ketahui kewarganegaraan ayahnya;
  5. Orang yang alhir dalam wilayah republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak di ketahui;
  6. Seorang anak yang diketemukan di wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak di ketahui;
  7. Orang yang lahir di dalam wilayh Republik Indonesia,jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak di ketahui;
  8. Orang yang lahir di dalam wilalayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan ia tidak mendapat kewarganegaraan aayah atau ibunya itu;
  9. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan Undang-Undang ini.

Kebijakan dan perundang-undangan yang di rubah pada masa orde baru (era suharto )

1969 – Perjanjian Dwi Kewarganegaraan dibatalkan. Yang memegang surat pernyataan Dwi Kewarganegaraan menjadi stateless (tidak memiliki kewarganegaraan) bila tidak menyatakan keinginan menjadi WNI.

1978 – Peraturan Menteri Kehakiman mewajibkan SBKRI bagi warga Tionghoa.

1983 – Keputusan Menteri Kehakiman , menegaskan bahwa SBKRI hanya wajib bagi mereka yang mengambil surat pernyataan Dwi Kewarganegaraan lalu menyatakan keinginan menjadi WNI. Jadi bagi WNI tunggal dan keturunannya (yang telah menyatakan menjadi WNI tunggal sebelum tahun 1962 dan yang keturunan mereka, serta semua orang Tionghoa yang lahir setelah tahun 1962) tidak diperlukan SBKRI.

1992 – Keputusan Menteri Kehakiman , menegaskan bahwa anak2 keturunan dari orang Tionghoa pemegang SBKRI cukup menyertakan SBKRI orang tua sebagai bukti mereka adalah WNI.

1996 – Penyertaan SBKRI tidak diberlakukan lagi atas Keputusan Presiden. Namun tidak banyak yang tahu karena kurangnya sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil.1996.Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia.jakarta.Sinar Grafika

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Bukti_Kewarganegaraan_Republik_Indonesia

2 Tanggapan to "PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEWARGA NEGARAAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU"

[…] PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEWARGA NEGARAAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: